by. MOHAMMAD LATIF QOHARI

by. MOHAMMAD LATIF QOHARI

by. MOHAMMAD LATIF QOHARI

by. MOHAMMAD LATIF QOHARI

MENU BLOG

Sunday, 16 November 2014

Teks Sambutan Wakil Santri PPHRM Ngrangkok

PONDOK PESANTREN HUFFADZ
“ROUDLOTUL MUKHTAR”
Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri
 


                                   اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهَ
اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَفِ اْلاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ. وَ عَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ:
·        Kepada bapak ‘Alim Ulama’ yang kami thoati dan yang kami mulyakan
·        Yang terhormat dan yang kami hormati Abah K.H. Mahsun Afandi beserta Ibu Nyai Hj. Masyrifatun selaku pengasuh Pondok Pesantren Huffadz Roudlotul Mukhtar yang kami thoati dan yang kami mulyakan
·        Yang terhormat dan yang kami hormati Rama K.H. Isa Bahri dan K.H. Nashruddin  yang senantiasa kami nanti-nantikan mau’idzoh dan barokah do’anya
·        Yang terhormat dan yang kami hormati Dewan Asatidz wal asatidzah Pondok Pesantren Huffadz Roudlotul Mukhtar
·        Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kandangan.
·        Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Kepala Desa Klampisan beserta para perangkatnya.
·        Yang terhormat dan yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Kandangan
·        Yang terhormat dan yang kami hormati Para Tamu undangan sekalian
·        Tiada terlupakan teman-temanku senasib seperjuangan yang selalu tampak riang nan ceria.

Pada kesempatan yang bahagia ini, Perkenan kami menyampaikan beberapa untaian kata untuk Ustadz-ustadzah kami, mewakili segenap santri Pondok Pesantren Huffadz Roudlotul Mukhtar.
Bapak Ibu Guru      : Kami mengucapkan banyak terima kasih kepadamu, engkau telah sabar dan ikhlas mendidik kami, mengajari kami, yang semula kami tiada dapat membaca Al-Qur’an dengan baik, kini kami dapat membacanya dan mampu menghafalnya sehingga pada tahun ini kami dapat diwisuda dengan membawa segala keberhasilan dan kesuksesan yang ada.
Bapak Ibu Guru      : meski kami bukan anak kandungmu, namun engkau rela curahkan seluruh kasih sayangmu kepada kami, Kesabaranmu melunakkan kenakalan kami, kasih sayangmu melelehkan kegeoisan kami. Jasa-jasamu kan terukir di hati kami.
Bapak Ibu guru : begitu banyak mutiara ilmu yang telah kami terima, begitu banyak nasihat yang telah kami tanam dalam jiwa. Namun sayang seribu sayang, kami tiada dapat memberikan cinderamata yang berharga, melainkan hanya untaian do’a. Semoga jerih payahmu dibalas Allah yang Maha Kuasa  dengan kebaikan yang tiada terhingga.
Bapak Ibu Guru      : Maafkan segala kesalahan kami, keegoisan kami, kanakalan kami, kebodohan kami selama ini. Kami sering melalaikan perintahmu, tidak menghiraukan nasihatmu, hatimu sering kami sakiti dengan ucapan dan kelakuan kami.
Bapak Ibu Guru .... Perkenankan kami bersimpuh dihadapanmu, menyesali dan meminta maaf atas semua kesalahan kami serta memohon do’a restumu semoga mutiara ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami dapat menjadi batu pijakan kami untuk menata masa depan yang lebih baik lagi.
Dan untuk kedua orang tua kami.... kami berterima kasih kepadamu, Engkau pilihkan tempat belajar yang tepat buat kami, di Pesantren ini kami dapat belajar dan menghafalkan Al-Qur’an, kami dapat bermain dengan teman-teman. Setiap hari kami didampingi oleh Ustadz-Ustadzah yang selalu menghibur kami. Mereka selalu tersenyum meskipun hatinya sering kami sakiti.
Wahai Bapak Ibu ... semoga kami kelak dapat membalas jasa-jasamu.

Para Hadirin Sekalian yang berbahagia!
Demikian yang dapat saya sampaikan mewakili segenap santri Pondok Pesantren Huffadz Roudlotul Mukhtar, bila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri:
باللهِ التَّوْفِيْقِ وَالْهِدَايَةِ وَالرِّضَا وَالْعِنَايَةِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهَ

Saturday, 15 November 2014

Ciri dan Kualitas Pendidikan di ndonesia

Ciri-ciri Pendidikan di Indonesia
Cara melaksanakan pendidikan di Indonesia sudah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia, sebab pendidikan Indonesia yang dimaksud di sini ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia.
Aspek ketuhanan sudah dikembangkan dengan banyak cara seperti melalui pendidikan-pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di asrama-asrama, lewat mimbar-mimbar agama dan ketuhanan di televisi, melalui radio, surat kabar dan sebagainya. Bahan-bahan yang diserap melalui media itu akan berintegrasi dalam rohani para siswa/mahasiswa.
Pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi melalui bidang studi-bidang studi yang mereka pelajari. Pikiran para siswa/mahasiswa diasah melalui pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya.
2.2 Kualitas Pendidikan di Indonesia
Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentuya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang pensiun.
Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai buat hidup dan kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal seperti kebanyakan siswa pada umumnya, antara lain guru dan sekolah.
“Pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas di Gedung Depdiknas, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (12/3/2007).
Presiden memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu:
1) Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah, yakni meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya dari angka partisipasi.
2) Langkah kedua, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan di desa dan kota, serta jender.
3) Langkah ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional.
4) Langkah keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan.
5) Langkah kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah.
6) Langkah keenam, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Untuk tahun ini dianggarkan Rp 44 triliun.
7) Langkah ketujuh, adalah penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan.

8) Langkah terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas penddikan.

Ciri-ciri dan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Ciri-ciri Pendidikan di Indonesia
Cara melaksanakan pendidikan di Indonesia sudah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia, sebab pendidikan Indonesia yang dimaksud di sini ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia.
Aspek ketuhanan sudah dikembangkan dengan banyak cara seperti melalui pendidikan-pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di asrama-asrama, lewat mimbar-mimbar agama dan ketuhanan di televisi, melalui radio, surat kabar dan sebagainya. Bahan-bahan yang diserap melalui media itu akan berintegrasi dalam rohani para siswa/mahasiswa.
Pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi melalui bidang studi-bidang studi yang mereka pelajari. Pikiran para siswa/mahasiswa diasah melalui pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya.

Kualitas Pendidikan di Indonesia
Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentuya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang pensiun.
Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai buat hidup dan kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal seperti kebanyakan siswa pada umumnya, antara lain guru dan sekolah.
“Pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas di Gedung Depdiknas, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (12/3/2007).
Presiden memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu:
1) Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah, yakni meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya dari angka partisipasi.
2) Langkah kedua, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan di desa dan kota, serta jender.
3) Langkah ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional.
4) Langkah keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan.
5) Langkah kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah.
6) Langkah keenam, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Untuk tahun ini dianggarkan Rp 44 triliun.
7) Langkah ketujuh, adalah penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan.

8) Langkah terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas penddikan.

Kualitas Pendidikan di Indonesia

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Diantara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke -102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).
Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survey dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.
Memasuki abad ke- 21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar.
Salah satunya adalah memasuki abad ke- 21 gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajaun teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain.
Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain.
Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.
Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP).
Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu:
1. Rendahnya sarana fisik,
2. Rendahnya kualitas guru,
3. Rendahnya kesejahteraan guru,
4. Rendahnya prestasi siswa,
5. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan,
6. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan,

7. Mahalnya biaya pendidikan.

Friday, 14 November 2014

Beginikah Pendidikan di Sekolah Negeri

Sebut saja Linda (bukan nama sebenarnya), ketika hendak mengambil rapot anaknya, kelas X di sebuah SMA negeri di wilayah Timur Jakarta mengalami hambatan. Ia harus membayar sisa cicilan uang pangkal yang disebut IPDB, baru bisa mengambil rapot. IPDB beberapa juta rupiah, jika bisa dibayar lunas tentu tak masalah, sebab itu hanya bisa dilakukan oleh orang mampu. Linda tak sanggup membendung airmatanya ketika ia harus berhadapan dengan Komite Sekolah (konon disebut “preman berseragam/berkerudung”), harus membayar cicilan berikutnya, minimal lima ratus ribu rupiah, barulah bisa mendapatkan rapotnya.
Bagi keluarga berpenghasilan lemah, tentu hanya bisa mencicil, sebab tak ada yang disebut keringanan mutlak dibebaskan dari kewajiban membayar. Jika pun ingin bebas, tentu harus melalui surat keterangan dari RT/RW atau tetangga sekitarnya, lalu Lurah. Setelah mendapat stempel “miskin”, barulah bisa dibebaskan dari kewajiban membayar.
Tentu syarat seperti itu sungguh berbelit-belit, sedang untuk si anak, akan berakibat fatal, “malu” terhadap teman-temannya. Namun Linda hampir berkeras untuk tak membayar cicilan, sebab uang gajinya yang baru diterima bulan itu, hanya cukup untuk makan sebulan berikutnya (yang belum tentu juga cukup), bersama ketiga anak-anaknya. Akhirnya ia memutuskan untuk membayar cicilan dengan airmata berlinang, menghadap wali kelasnya untuk menunjukkan bukti pembayaran.
Ilustrasi selanjutnya tak perlu dijelaskan panjang lebar, takut menjadi ajang curhat pribadi. Namun persoalan yang ingin saya angkat adalah, pungutan-pungutan yang serba tak jelas dan tak ada surat edaran resmi dari sekolah kepada orang tua murid. Acapkali ketika ditanyakan “Mana surat edarannya?” anak akan menjawab “Tidak ada”. Alhasil, orang tua hanya bisa mengelus dada, menelan ludah dan mengernyitkan alis. Pening kepala pun berlanjut.
Saya jadi teringat ketika pertama kali digembargemborkan “sekolah gratis” atau APBN 20% untuk pendidikan, lalu ada pemantauan dari pihak pemerintah untuk terus memonitor sepak terjang Kepala Sekolah dan jajaran guru di sekolah sekolah negeri agar tak mengenakan pungutan ekstra (dengan dalih apapun namanya). Terbukti, pemberlakuan monitoring itu hanya berhembus sesaat, lalu menguap. Terlepas dari sisi wartawannya ingin memeras atau apapun namanya. Tetapi pungutan “liar” itu masih berjalan hingga saat ini.
Persoalan berlanjut pada biaya daftar ulang. Jika alasannya karena untuk membeli buku-buku wajib pelajaran, masih bisa dimengerti, tetapi kemudian ada alasan uang ini dan itu yang mengakibatkan biaya daftar ulang membengkak. Belum lagi ada cicilan “tabungan” untuk liburan akhir semester ke luar kota, misalnya : Bali, Jogya, Bromo, Batam atau lain-lainnya. Lho, ini acara untuk guru bersenang-senang atau kebutuhan anak didik?
Sebagai orang awam, tentu saya jadi miris karena alasan utama kenaikan dan pungutan-pungutan itu adalah untuk membayar guru honorer, yang juga tak jelas berapa jumlahnya, dan berapa honor setiap guru tersebut dalam sebulan. Sementara guru-guru PNS bisa memiliki mobil mewah, ke sekolah atau ke lain tempat untuk mencari penghasilan tambahan. Di pihak lain, mengapa begitu sulit untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS? Apakah karena harus UUD (ujung-ujungnya….).
Alasan kedua adalah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah. Infrastruktur yang mana jika setiap tahun pemandangan tak pernah berganti, situasi areal gedung sekolah juga masih sama, lapangan, aula, musholla, ruang kelas, kebun, ruang praktikum, dsb. Lalu uang IPDB yang terkumpul di awal masuk itu untuk apa atau siapa?
Tentu jumlahnya bisa ratusan juta, bahkan milyaran yang tentu seharusnya akan sanggup untuk memperbaiki komputer yang rusak atau update software, atau AC (yang hanya untuk ruang guru) atau lemari cabinet di tiap kelas yang sudah reyot, atau bangku santai di depan ruang ruang kelas. Bahkan mungkin tempat duduk siswa yang sudah “jomplang” beberapa buah. Semua bisa dihitung secara kasat mata. Tapi tentu tak ada yang berani mengangkat “pungutan tak jelas” itu sebagai sebuah persoalan bersama yang harus diberantas. Tidak ada bukti berupa surat edaran yang bisa diajukan ke PTUN bidang pendidikan, atau ke DPR sebagai pembuat undang-undang. Jika pun akan protes, banyak yang mungkin takut jika anaknya akan terancam proses belajarnya, atau akan mengalami tekanan mental dari guru-gurunya, dsb.
Kemudian mata saya jadi makin membelalak, bahkan hati tersentak, ketika –ternyata—bukan hanya sekolah anak Linda yang memberlakukan tabungan akhir tahun bepergian ke luar kota, tetapi banyak anak-anak SMA dari sekolah lain yang juga mengalami pungutan sama. Bahkan ada satu sekolah yang berencana untuk berwisata ke Singapura, negeri tetangga. Aneh!
Persoalan kembali menjadi blunder, ketika dikaitkan dengan kebutuhan peserta didik dengan semua wisata tersebut. Mengingat orang tua mereka sendiri belum pernah menjejakkan kakinya di Bali, atau Batam, atau Jogya, bahkan Singapura. Sedangkan si anak dipaksa membayar untuk itu. kesimpulan yang diperoleh hanya satu : guru-guru ingin berwisata gratis dengan fasilitas iuran siswa. Aduhai!
Logika apa yang bisa diterima secara alamiah tentang segala pungutan itu? Apa hasil yang bisa diperoleh siswa usai menamatkan pendidikannya? Adakah berwisata ke segala tempat itu termasuk dalam tujuan pendidikan? Belum lagi ancaman yang bernada “persuasive”, jika tidak ikut, maka akan………dan seterusnya. Beginikah potret pendidikan di sekolah Negeri?


SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA PRA KEMERDEKAAN


A.      Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia
Pendidikan Islam menurut Zakiah Drajat merupakan pendidikan yang lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain yang bersifat teoritis dan praktis. (Zakiah Drajat,1996: 25)
Dengan demikian, pendidikan Islam berarti proses bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim yang baik (Insan Kamil).[1]
Perkembangan yang sangat pesat dirasakan sejak awal tahun 1900an. yaitu Para pemimpin pergerakan Nasional sadar bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bersifat Nasional harus segera dimasukan dalam agenda perjuangannya. Maka lahirlah sekolah. Sekolah partikelir atas usaha para perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu semula memiliki 2 corak, yaitu :
1.         Sesuai dengan Haluan Politik
-            Taman Siswa, yang pertama didirikan di Yogyakarta.
-            Sekolah Serikat Rakyat di Semarang, yang berhaluan Komunis.
-            Ksatrian Institut, yang didirikan oleh Dr. Douwes Dekker (Dr. Setia Budi) di Bandung.
-            Perguruan Rakyat, di Jakarta dan Bandung.
2.         Sesuai dengan Tuntutan / Ajaran Agama (Islam)
-            Sekolah-sekolah Serikat Islam
-            Sekolah-sekolah Muhammadiyah
-            Sumatera Tawalib di Padang Panjang
-            Sekolah-sekolah Nahdhatul Ulama
-            Sekolah-sekolah Persatuan Umat Islam (PUI)
-            Sekolah-sekolah Al-Jami’atul Wasliyah
-            Sekolah-sekolah Al-Irsyad
-            Sekolah-sekolah Normal Islam

B.       Pendidikan Islam Sebelum Penjajahan Eropa
Pada awal berkembangnya agama Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal. Didikan dan ajaran Islam diberikan dengan perbuatan, contoh dan keteladanan. Pendidikan dan pengajaran Islam secara Informal ini ternyata membawa hasil yang sangat baik, karena dengan berangsur-angsur tersebarlah agama Islam keseluruh kepulauan Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Maluku.
Karena dengan cepatnya Islam tersebar diseluruh Indonesia, maka banyaklah didirikan tempat-tempat ibadah seperti Mesjid, Langgar atau Surau, yang mana tempat-tempat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai tempat pendidikan yang sangat sederhana. Modal pokok yang mereka miliki hanya semangat menyiarkan agama dan semangat menuntut ilmu bagi yang belum memilikinya.
Tempat-tempat pendidikan Islam seperti inilah yang menjadi embrio terbentuknya system pendidikan pondok pesantren dan pendidikan Islam yang formal yang berbentuk madrasah atau sekolah yang berdasar keagamaan.
Usaha untuk menyelenggarakan pendidikan Islam menurut rencana yang teratur sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1476 dengan berdirinya Bayangkara Islah di Bintara Demak yang ternyata merupakan organisasi pendidikan Islam yang pertama di Indonesia. Dalam rencana kerja dari Bayangkara Islah disebutkan bahwa supaya mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat maka didikan dan ajaran Islam harus dibeikan melalui jalan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat itu asal tidak menyalahi hukum syara’.
Untuk merealisasikan rencana ini, maka pada suatu Sidang Dewan Walisongo dan Kerajaan Demak, memutuskan bahwa semua cabang kebudayaan Nasional yakni filsafat hidup, kesenian, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan sebagainya sedapat mungkin diisi dengan anasir-anasir pendidikan dan pengajaran agama Islam. Kebijaksanaan Wali-wali menyiarkan agama dan memasukan anasir-anasir pendidikan dan pengajaran Islam dalam segala cabang kebudayaan nasional Indonesia, sangatlah memuaskan, sehingga agama Islam tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. [2]

C.      Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan
1.          Pendidikan Islam Pada Masa Belanda
Kehadiran Belanda di jawa tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia , tetapi juga menekan politik dan kehidupan keagamaan rakyat. Segala aktivitas umat islam yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan ditekan. Belanda terus menerapkan langkah-langkah yang membatasi gerak pengamalan agama islam. Termasuk juga terhadap pendidikan islam sendiri.
Pada zaman kolonial Belanda telah didirikan beraneka masam sekolah, ada yang bernama Sekolah Dasar, Sekolah Kelas II, HIS, MULO, AMS dan lain-lain. Sekolah-sekolah tersebut seluruhnya hanya mengajarkan mata pelajaran umum, tidak memberikan mata pelajaran agama sama sekali, hal ini terkait kebijakan pemerintah colonial Belanda.  Pada tahun 1905 Belanda memberikan aturan bahwa setiap guru agama harus minta izin dahulu. Peraturan itu besar sekali pengaruhnya dalam menghambat perkembangan pendidikan islam.

Pada pertengahan abad 19 pemerintah Belanda mulai menyelenggarakan pendidikan model barat yang diperuntukkan bagi orang-orang Belanda dan sekelompok kecil orang Indonesia (bangsawan). 
 Selanjutnya pemerintah memberlakukan politik etis  yang mendirikan dan menyebarluaskan pendidikan rakyat sampai pedesaan. Belanda tidak mengakui para lulusan pendidikan tradisional , sehingga mereka tidak bisa bekerja di pabrik maupun sebagai tenaga birokrat.
Sejarah mencatat bahwa pada masa awal lahirnya islam , umat islam belum memiliki budaya membaca dan menulis karena belum adanya tuntutan dari perkembangan masyarakat. Disisilain tujuan sekolah belanda didirikan adalah untuk menghasilkan tenaga ahli yang dapat bekerja dengan baik namun digaji sangat murah daripada pekerja golongan Belanda yang didatangkan dari negeri Belanda. Inilah kemungkinan yang melatarbelakangi pendidikan formal berorientasi pad akerja dengan sifat-sifatnya kapitalis yang cinta pada harta benda atau sifat materialistic, sehingga mengalami berbagai mal praktek pendidikan yang dilakukan sekarang ini.
Umat islam pada masa itu mengenal dua bentuk lembaga pendidikan yang dikelola umat islam dan yang dikelola colonial. System pendidikan yang dikelola Belanda adalah pendidikan modern liberal dan netral agama. Namun kenetralan Belanda ternyata tidak konsisten karena Belanda lebih melindungi Kristen dari pada islam. Karena mereka menganggap islam memiliki kekuatan politik yang membahayakan mereka. Maka islam senantiasa mengalami tekanan dan selalu diawasi gerak geriknya.
Sikap belanda in didasarkan atas analisi Snouck Hurgronje  yang memilah islam pada tiga kategori yakni dalam arti ibadah, social kemasyarakatan, dan kekuatan politik. Pada kategori yang terakhir ini lah belanda bersikap menekan umat islam.
Kesempatan masyarakatn untuk memperoleh pendidikan pada masa itu didasarkan pada stratifikasi social yang rasial yakni ditentukan oleh kelas keturunan, jabatan, kekayaan, dan pendidikan orang tuanya. Berdasarkan stratifikasi social tersebut pendidikan pada masa colonial ada tiga macam yaitu pendidikan untuk bangsa belanda, pendidikan untuk pribumi kelas priyayi, pendidikan pribumi kelas rendah. Dan sekarang pun masih kita jumpai bahwa pendidikan elit terkesan didominasi kalangan kaya saja. Karena memang kalangan miskin tak mampu membayar semua kelengkapan fasilitas yang ada di dalamnya.
Oleh karenanya hendaknya system kapitalis di lingkungan pendidikan itu disingkirkan dan hendaknya membangkitkan beberapa organisasi islam antara lain Sarekat Islam berupaya mendirikan sekolah yang pada saat dimaksudkan sebagai tempat pendidikan untuk anak-anak anggota SI, karena kedudukan dan tingkat penghasilan orang tuanya memang tidak mungkin mendapat temapt dalam sekolah Hindia Belanda pada waktu itu.
Oleh karena itu pendidikan SI juga merupakan upaya counter attack kepada pihak colonial yang berusaha menganaktirikan kaum inlander dalam bidang pendidikan khususnya dan persamaan hidup pada umumnya.  Sebab saat itu bangsa Indonesia hanya dipandang sebagai penduduk kelas nomor tiga. Kelas nomor tiga adalah suatu kelas yang plaing rendah dalam negeri, dimana ornag Belanda sebagai kelas nomor satu, orang asing (termasuk cina) sebagai kelas nomor dua, sedangkan orang Indonesia sebagai kelas tiga.
Disamping itu system pendidikan yang diterapkan oleh colonial Belanda pada saat itu juga sangat tidak menguntungkan bangsa Indonesia, karena pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan warga Negara yang mengabdi kepada kepentingan colonial Belanda.
Kedatangan Belanda di satu pihak memang telah membawa kemajuan teknologi , tetapi teknologi tersebut bukan dinikmati penduduk pribumi, tujuannya hanyalah meningkatkan hasil penjajahannya. Begitu pula dengan pendidikan, mereka telah memperkenalkan system dan metodologi baru, namun semua itu dilakukan sekedar untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang daapt membantu segala kepentingan penjajah dengan imbalan yang murah sekali dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat.
2.          Pendidikan Islam pada masa Penjajah Jepang
Pendidikan pada zaman jepang disebut Hakku Ichiu yakni mengajak bangsa Indonesia bekerjasama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Oleh karena itu bagi setiap pelajar setiap hari terutama pada pagi ahri harus mengucapkan sumaph setia kepada kaisar jepang, lalu dilatih kemiliteran.
Jepang mengadakan perubahan di bidang pendidikan, diantaranya menghapuskan dualisme pengajaran. Dengan begitu habislah riwayat penyusunan pengajaran Belanda yang dualistis membedakan antara pengajaran barat dan pengajaran pribumi. Adapun susunan pengajaran menjadi. Pertama, Sekolah Rakyat enam tahun (termasuk sekolah pertama). Kedua , sekolah menengah tiga tahun. Ketiga, sekolah menengah tinggi tiga tahun( SMA pada zaman jepang).  Terbukti bahwa system perjenjangan yang berlaku di Indonesia merupakan warisan masa penjajahan jepang.
Pada awalnya pemerintah jepang mengambil siasat merangkul umat islam sebagi mayoritas penduduk Indonesia. Sikap penjajah jepang terhadap pendidikan islam ternyata lebih lunak, sheingga ruang gerak pendidikan islam lebih bebas. Pesantren-pesantren yang besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar-pembesar jepang. Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. Pemerintah Jepang juga mengizinkan berdiirnya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta.
Pada perang dunia II kedudukan Jepang terjepit, akhirnya Jepang mulai menekan dan menjalankan kekerasan terhadap bangsa Indonesia. Jepang lalu memberlakukan romusha (kerja paksa), kemudian jepang membentuk badan-badan pertahanan rakyat semesta . kehidupan rakyat semakin tertindas dan menderita maka lahirlah berbagai pembertontakan.
Namun demikian masih ada beberapa keuntungan di balik kekejaman Jepang tersebut. Bahasa Indonesia hidup dan berkembnag secara luas di seluruh Indonesia, baik sebagai bahasa pergaulan, bahasa pengantar maupun sebagai bahasa ilmiah.
Buku-buku dalam bahasa asing yang diperlukan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kreatifitas guru-guru berkembang dalam memenuhi kekurnagan buku pelajaran dan menyadur atau mengarang sendiri, termasuk kreatifitas untuk menciptakan alat peraga dan model dnegan baha dan alat yang tersedia.
Pendidikan islam di zaman jepang dapat bergerak lebih bebas bila dibandingkan dari zaman belanda. Pada masa penjajahan jepang atas usaha Muhmud Yunus di sumatera barat, dapat disetujui oleh kepala jawatan pengajaran jepang untuk memasukkan pendidikan agama islam ke sekolah-sekolah pemerintah, mulai sekolah dasar.[3]


DAFTAR PUSTAKA



Perbedaan Mendidik dengan Mengajar


Dalam pemikiran Hatta, dia membedakan pengertian antara mendidik dan mengajar. Mendidik adalah sebuah hal yang lebih mengarah kepada pembentukan karakter seseorang, sedangkan mengajar adalah pembentukan intelegensia. Hatta membedakan mendidik dengan mengajar. Di dalam pertumbuhan karakter seseorang, yang dibutuhkan adalah keduanya. Drost memaparkan bahwa sebenarnya orangtua adalah elemen utama dalam mendidik. Sekolah memang berperan dalam pendidikan, dan memang sudah seharusnya, namun peran orangtua seringkali diabaikan dalam pendidikan di Indonesia. Sekolah dianggap bertanggunjawab atas segalanya Karena itu sekolah dan orangtua harus bekerja sama dalam proses ini.
Menurut Sudarminta salah satu tantangan pendidikan masa depan adalah bagaimana mengupayakan pendidikan yang memberntuk pribadi yang mampu belajar seumur hidup (life-long learning). Jadi sebenarnya, pendidikan dan pengajaran harus berjalan selaras tanpa perlu adanya dikotomi yang membedakan keduanya secara tajam dalam fungsi sekolah.
Dalam hubungan yang dididik dalam melihat sang pendidik, Freire memberikan dua posisi. Posisi pertama adalah pendidikan yang menghasilkan rasa takut. Pendidikan seperti ini akan menghasilkan pola pendidikan sepihak yang mematikan kreativitas sang murid. Proses pendidikan dikekang sedemikian rupa sehingga yang ada hanyalah rasa takut dan tertindas. Dari rasa takut kemudian akan timbul resistensi dan perlawanan. Perlawanan sendiri bisa berhasil dan bisa tidak. Posisi kedua yang diberikan oleh Freire adalah posisi terpesonanya naradidik terhadap apa yang disajikan oleh pendidik. Pendidikan seperti ini justru menjadi lebih berbahaya karena dengan keterpesonaannya, naradidik tidak akan bisa membedakan mana yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa diterima. Pendidik akan memegang kontrol sepenuhnya dari naradidik.
Dalam hubungan pendidik dan naradidik di Indonesia, seringkali terdapat trauma-trauma akibat pola pendidikan seperti di atas. Kekerasan yang digunakan dalam pendidikan, menimbulkan trauma-trauma dan ketakutan-ketakutan pada diri naradidik. Akhirnya naradidik belajar karena ketakutan, dan bukan keinginan yang dipupuk akan sebuah proses pendidikan. Pola pendidikan yang seperti ini harus dirubah agar perubahan sosial boleh dibawa dalam pendidikan, karena pendidikan yang demikian mengungkung naradidik.
Politik Pendidikan dan Perubahan Sosial Terhadap Persepsi Masyarakat Indonesia Terhadap Kekerasan
Kekerasan sepertinya sudah menjadi makanan sehari-hari dari bangsa kita ini. berita-berita mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu ataupun komunitas menjadi sasaran empuk para nyamuk pers, sehingga pikiran para pembaca pun menjadi, mau tidak mau, terkontaminasi oleh kekerasan dalam alam bawah sadar mereka.
Sebuah proses pendidikan mengenai bagaimana cara kita mengatasi kekerasan, melalui politik pendidikan yang benar bisa membawa sebuah perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi bangsa kita ini. Kekerasan yang selama ini sudah mendarah daging, mungkin saja akan bisa dirubah oleh sebuah politik pendidikan yang membebaskan. Di sini, pendidikan memiliki peran penting daam membawa sebuah perubahan sosial, terutama ketika kita belajar dari Walter Wink mengenai bagaimana cara-caranya mengatasi kekerasan yang terjadi dalam kehidupan ini.


Politik Pendidikan dan Perubahan Sosial

Pendidikan pasti menghasilkan perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi hanya pada individu terdidik, tetapi juga dapat terjadi pada aras sosial. Pendidikan memberikan sumbangan pada perubahan sosial yang terjadi pada individu maupun masyarakat.
Kita juga akan melihat lebih lanjut bagaimana sebenarnya pendidikan itu terkait dengan politik, yaitu politik pendidikan. Politik pendidikan adalah policy yang ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah untuk menjalankan pendidikan di negaranya.
Kemudian yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah benar politik pendidikan dapat memecahkan problem sosial? Jikalau memang politik pendidikan membawa sebuah perubahan sosial (terlepas dari diskursus apakah perubahan itu baik atau buruk), maka perubahan macam apa yang seharusnya dibawa oleh politik pendidikan tersebut? Mengapa terjadi pembedaan antara pendidikan dan pengajaran?
Selain menanyakan hal-hal tersebut, kelompok juga mengajukan sebuah usulan pendidikan yang dapat membawa perubahan sosial ke arah yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa di negara yang sedang kacau ini. Pendidikan yang baru terhadap paradigma kekerasan, yang notabene terjadi setiap hari di negara kita, mungkin saja pada aras sosial akan dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran baru terhadap perubahan sosial negara. Hal-hal ini yang akan dibawa dan dibahas lebih lanjut oleh kelompok di dalam bacaan kita.
Politik pendidikan
Pendidikan selalu sepihak. Pendidikan yang diberikan oleh pendidik selalu berdasarkan keinginan pola penguasa yang menetapkan kurikulum. Dan karenanya politik ternyata sangat berkait erat dengan pendidikan. Politik adalah kebijakan. Siapa yang menguasai politik atau siapa yang menjadi pemimpin, dialah yang kemudian menentukan arah pendidikan. Hal seperti ini bisa membawa ke dua hal, positif dan negatif.
Karena bahaya-bahaya tersebut Ivan Illich menggambarkan bahwa pendidikan formal justru harus ditolak. Peningkatan ilmu selalu dikaitkan dengan keberhasilan. Imaginasi murid dilatih untuk menerima jasa bukan nilai.[1] Pelembagaan ternyata akan mengakibatkan polusi fisik, polarisasi sosial dan impotensi psikologis. Degradasi nilai ini ternyata semakin dipercepat ketika orang mengganggap kebutuhan nonmaterial itu sebagai suatu komoditi. Karena itu sistem pendidikan formal harus ditolak.[2]
Politik modern telah selalu melupakan perannya sebagai pendidik karena adanya gambaran “jasa” tersebut. Pendidikan hanya dipandang sebagai sebuah tujuan dan bukan sebagai proses belajar. Karenanya perubahan sosial yang seharusnya dibawa dalam pendidikan, dilupakan. Semua tergantung kepada kebijakan penguasa dalam menentukan kebijakan.
Apabila ternyata pemerintah yang menetapkan kebijakan pendidikan adalah sebuah pemerintahan yang baik, yang serius ingin memajukan pendidikan di negaranya, maka dunia pendidikan di negara tersebut akan maju. Sebaliknya, apabila pemerintah yang menetapkan kebijakan politik pendidikan adalah pemerintahan yang kurang perduli terhadap pendidikan, bahkan cenderung ingin menguasai pendidikan tersebut, maka politik pendidikannya akan menjadi sangat subyektif. Sebagai sebuah contoh, pelajaran sejarah adalah sebuah pelajaran yang sangat rentan terhadap manipulasi pendidikan. Sejarah bisa saja ditulis berdasarkan pemenang sejarah, dan bukan berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi.
Secara negatif, pendidikan bisa dipandang sebagai perpanjangan tangan penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya karena mereka memberikan pendidikan berdasarkan apa yang mereka suka dan inginkan agar kelanggengan kekuasaan mereka tetap terjaga. Politik pendidikan yang dibawa oleh pemerintahan yang cenderung memandang pendidikan sebagai sebuah perpanjangan tangan penguasa akan menjadi sebuah politik pendidikan yang sepihak, berdasarkan apa yang ingin diberikan oleh penguasa.
Sebaliknya, apabila kita memandang politik pendidikan secara positif, di mana pemerintah yag menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut adalah benar-benar serius terhadap perubahan sosial, maka politik pendidikan yang dibawa akan memberikan sebuah perubahan sosial yang positif. Masyarakat akan bisa dididik melalui pendidikan yang ditetapkan oleh politik pendidikan sebuah pemerintahan tertentu.
Pendidikan yang diberikan juga harus sedemikian rupa sehingga tidak menekankan pada perbedaan-perbedaan sosial dan kecerdasan. Pendidikan yang negatif cenderung selalu menguntungkan kaum yang kuat. Padahal semestinya pendidikan itu bersifat membebaskan.
Perubahan sosial
Politik pendidikan yang kita bicarakan di atas ternyata sanggup membawa sebuah perubahan sosial. Pendidikan pasti membawa perubahan. Ke mana arahnya, itu mesti kita bicarakan dahulu.
Ketika sebuah pemerintahan yang memegang politik pendidikan secara positif, di mana mereka melihat pendidikan sebagai sebuah usaha mencerdaskan dan bukan sebagai perpanjangan tangan penguasa, maka perubahan sosial yang dibawanya dapat menuju ke sebuah arah yang lebih baik.
Ketika Amerika Serikat masih membenahi sistem pendidikannya, problema-problema baru juga timbul. Ketika pemisahan ras masih sangat kuat, dan pemerintah Amerika berusaha membaurkan mereka yang berkulit hitam dan yang berkulit putih, maka yang terjadi adalah anak-anak kulit putih dengan golongan ekonomi menengah keatas memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dibandingkan mereka (kulit hitam) yang berasal dari golongan sosial kelas menengah. Problem sosial jarang – kalaupun pernah terjadi – dapat dipecahkan semata-mata dengan pendidikan.[3]
Boeve mengatakan bahwa perkembangan dunia saat ini telah dikuasai oleh “master narasi ekonomi”. Segala sesuatu dihitung berdasarkan keuntungan yang dihasilkannya. Hal yang sama juga terjadi pada dunia pendidikan. Pada tekhno-sains, perkembangan ilmu tersebut memiliki tujuan perkembangan ekonomi. Modal-modal besar yang mendanai setiap penelitian yang dilakukan memiliki sebuah tujuan keuntungan ekonomi di belakangnya.[4]
Di Indonesia, banyak orang berpikir bahwa pendidikan telah berubah menjadi sarana untuk memperoleh keuntugan ekonomi. Pendidikan hanyalah digunakan sebagai batu loncatan untuk mencari pekerjaan. Pendidikan hanya menjadi sarana. Pendidikan adalah proses pembentukan secara keseluruhan dan bukan tujuan itu sendiri. Hal ini menjelaskan maraknya praktek jual-beli gelar saat ini. Kegandrungan orang akan gelar terjadi karena orang melihat gelar pendidikan hanya sebagai sarana aktualisasi diri, juga sebagai penambah gengsi seseorang, yang pada akhirnya juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
Pendidikan juga harus menekankan kepada pendidikan karakter, terutama hal moral dan pembentukan nilai-nilai. Porsi terbesar dari kegagalan dunia pendidikan terhadap kaum muda dewasa ini diakibatkan pendidikan ilmu-ilmu sosial yang hanya menjejalkan informasi hafalan dan tidak menyentuh kepada pembentukan watak, moralitas, sikap, atau proses berpikir peserta didik.[5]
Pendidikan yang mebawa nilai-nilai tersebut akan menyadarkan peserta didik bahwa pendidikan bukanlah jasa, melainkan sebuah proses yang terjadi terus menerus. Proses pendidikan yang membawa nilai akan memberikan sebuah perubahan sosial yang membebaskan. Pelajaran ini harus datang dari sang tertindas sendiri dan orang-orang yang sungguh setiakawan terhadap mereka.[6] Menuju pendidikan yang membebaskan ini, Freire mengatakan bahwa pertanyaan yang harus ditanyakan aalah mungkinkah kita melakukan perubahan tersebut.[7]
Pendidikan juga lebih sering dipakai sebagai sebuah proses penyadaran ketika seseorang atau sebuah komunitas sudah melakukan hal yang destruktif terhadap kehidupan, seperti melakukan kekerasan. Melalui pendidikan yang baik, hal ini dapat dengan perlahan ditransformasi menjadi sebuah hal yang mengajarkan sebuah perubahan sosial yang tanpa kekerasan. Namun, kembali lagi kepada politik pendidikan tersebut, siapakah yang sebenarnya menjalankan politik tersebut? Apakah ada kepentingan yang bermain di dalamnya?
Relasi mengenai kedua hal ini, politik pendidikan dan perubahan sosial, terutama di Indonesia, akan dibahas dalam bagian lebih lanjut dari paper ini.
Politik pendidikan di dalam konteks Indonesia
Berbicara tentang konteks Indonesia dalam kaitannya dengan pendidikan, biasanya kesan yang langsung terlintas adalah rendahnya angka pendidikan, buruknya mutu pendidikan, kurikulum yang tak menentu dan terlalu berat untuk kemampuan nara didik, nasib para pengajar yang terabaikan, dan kinerja pengajar yang sering kali sekedarnya.
Dalam bagian ini kelompok hendak menyajikan keadaan politis dari pendidikan di Indonesia, bukan hanya kesan semacam di atas, yang umumnya ada di kalangan masyarakat.
Menurut Anthony Giddens pendidikan mempunyai hubungan yang sangat kompleks dengan pemerataan. Seharusnya pendidikan dapat membantu penegakan keadilan, namun sering pendidikan malah menghasilkan ketidakadilan dan mempertajamnya. Inilah yang terjadi dalam konteks Indonesia. Memang pendidikan dapat mengurangi ketidakadilan terutama pada kelompok masyarakat pinggiran, tetapi pada saat yang sama pendidikan malah melanjutkan ketidakadilan yang telah ada dalam masyarakat. Jurang perbedaan bukan mengecil namun malah melebar. Di kalangan bawah siapa yang tidak mendapat pendidikan yang memadai sukar pula mendapat pekerjaan yang lumayan, dan di kalangan yang lebih tinggi jurang makin melebar di antara mereka yang menikmati pendidikan tinggi dan yang tidak.
Giddens mengiyakan bahwa pendidikan tidak dapat mengembangkan keadilan. Namun ia menambahkan bahwa kita tidak dapat memulangkan masalah ketidakadilan pada pendidikan saja, seakan hanya pendidikan yang dapat menciptakan keadilan. Untuk mengurangi ketidakadilan, senjata yang diperlukan bukan hanya pendidikan tetapi juga keputusan-keputusan politik.[8]
Pendidikan harus membantu orang untuk menjadi manusia yang berwatak. Mohammad Hatta membedakan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan membentuk karakater, pengajaran memberikan pengetahuan yang dapat digunakan dengan baik oleh anak-anak yang mempunyai karakter. Maka bagi Hatta yang utama bukanlah sekolah menengah umum atau sekolah kejuruan, melainkan pendidikan watak yang bisa membuat manusia hidup dalam pergaulan sesama yang adil dan sejahtera.[9]
Ketidakadilan pendidikan di Indonesia semakin dipertajam dengan mahalnya biaya pendidikan. Bagi orang yang tidak mampu tahun ajaran baru adalah tahun yang penuh penderitaan karena begitu besar biaya yang harus dikeluarkan untuk anak-anak mereka. Pendidikan memang memakan biaya, tetapi haruskah biaya itu dibebankan pada warga negara yang jelas-jelas tidak mampu menanggungnya?
Tujuan akhir pendidikan adalah pembebasan dan emansipsi masyarakat dari kebodohan, kemiskinan dan penderitaan mereka. Semua warga negara berhak atas pembebasan dan emansipasi itu. kesempatan untuk memperoleh pendidikan harus diberikan kepada semua orang.
Pendidikan harus mampu mengangkat anak kelas pekerja setara dengan anak kelas menengah, anak mereka yang menganggur setara dengan anak mereka yang aktif bekerja. Pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dari hal di atas. Pendidikan kita belum membebaskan dan mengangkat anak-anak didik untuk kelak benar-benar menjadi warga negara. Karena tidak tersedianya kesempatan yang sama, di Indonesia banyak anak putus sekolah, akibatnya banyak anak buruh yang tetap menjadi buruh, anak penganggur yang tetap menjadi penganggur kendati mereka sempat mendapat pendidikan. Dilihat secara menyeluruh pendidikan kita tidak berhasil mengemansipasi masyarakat. Pendidikan yang seharusnya membebaskan malah menindas sebagian warga yang tidak mampu.
Berangkat dari konteks masyarakat kita di Indonesia, adakah hubungan antara pendidikan dengan politik? Bagi sebagian besar masyarakat kita pendidikan dan politik adalah dua hal yang berbeda dan berpisah, dan antara keduanya tidak ada hubungan. Pandangan masyarakat ini tampak dengan jelas pada sikap para politisi kita terhadap masalah-masalah ekonomi, politik dan pendidikan. Saat ini yang menjadi pusat perhatian para politisi kita ialah masalah ekonomi dan politik. Masalah pendidikan sepertinya dipinggirkan dari dalam alam pikiran para politisi kita. Pendidikan adalah masalah yang relatif tidak penting. Pendidikan adalah suatu “non-issue”, suatu hal yang mudah, yang dapat ditangani oleh siapa saja.[10]
Ada satu hal yang dilupakan para politisi kita, yaitu bahwa keadaan kehidupan pendidikan pada waktu sekarang akan mempengaruhi kondisi kehidupan ekonomi dan politik di masa depan. Jika kita sekarang membiarkan kondisi pendidikan kita saat ini maka dapat dipastikan bahwa kehidupan ekonomi dan politik kita di masa depan akan semakin menyedihkan. Para politisi kita tidak menyadari bahwa pendidikan selalu bersifat antisipatoris dan preparatoris, yaitu selalu mengacu ke masa depan dan selalu mempersiapkan generasi muda untuk kehidupan masa depan.
Mochtar Buchori mengungkapkan ada sebuah fenomenon historis yang memperlihatkan bahwa antara pendidikan dan politik terdapat suatu hubungan. Di Indonesia pada periode 1908-1945 ditandai dengan kehadiran pemimpin-pemimpin politik yang penuh dedikasi dan gigih dalam perjuangan mereka mengusahakan Indonesia merdeka. Sebaliknya dalam periode antara 1959 dan 1998, kita saksikan bersama kehadiran pemimpin-pemimpin dan pelaku-pelaku politik yang tidak memiliki idealisme yang cukup nasionalistik dan patriotik, atau kalau memilikinya, mereka tidak mampu menyatakannya dalam bentuk perilaku politik yang pantas diteladani. Mengapa timbul kontras yang begitu tajam dari kedua periode itu? Mengapa perilaku dan budaya politik bangsa ini merosot begitu tajam? Mochtar Buchori menggunakan tiga generalisasi untuk menjelaskan kontras yang tajam ini. Pertama, adanya perbedaan dalam mutu pendidikan dasar yang mereka terima sebelum mereka memasuki kehidupan politik. Kedua, karena pada era sebelum kemerdekaan, dunia politik dipenuhi oleh para kalangan terdidik, sedangkan dalam era pasca-kemerdekaan, dunia politik dihuni oleh golongan yang relatif kurang terdidik tetapi mampu menggalang dukungan dari masyarakat. Ketiga, adanya perbedaan “semangat zaman”. Dalam periode 1908-1945 “semangat melawan dan membebaskan” tumbuh dengan baik, sedang dalam periode 1959-1998 semangat melawan dan membebaskan ini diperlemah secara sistematis, dan akhirnya menjadi lumpuh sama sekali. Semangat zaman yang ada selama Orde Baru ialah semangat “mengabdi penguasa”.
Dari ketiga generalisasi yang diberikan dapat dilihat bahwa pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menjadi sumber dari timbulnya perbedaan yang bersifat inter-generasional dalam  budaya politik. Namun tidak juga menyangkal tesis mengenai pentingnya peranan pendidikan dalam pembinaan budaya politik.     Untuk dapat berpolitik secara baik, seseorang harus mempelajari seperangkat kemampuan politik dasar. Tidak ada sekolah yang dapat mempersiapkan calon pelaku politik secara tuntas, yaitu sampai calon pelaku politik menguasai kemampuan-kemampuan politis dasar. Dengan demikian proses pengembangan diri menjadi pemimpin politik atau pelaku politik yang baik menuntut kemampuan mendidik diri sendiri, kemampuan belajar yang tinggi. Menjadi pemimpin yang setara dengan para perintis kemerdekaan diperlukan kemampuan belajar yang tinggi. Makin tinggi kemampuan belajar ini, makin cepat kedewasaan politik tercapai. Kemampuan ini dari mana datangnya?
Dari pendidikan umum yang diterima seseorang sebelum memasuki kehidupan politik. Makin kokoh pendidikan umum yang diterima makin besar seseorang menguasai kecakapan politik yang mendasar. Pengembangan budaya politik hanya dapat dilakukan oleh generasi yang memiliki kemampuan intelektual yang cukup tinggi. Pendidikan umum inin mencakup kecakapan-kecakap intelektual yang bersifat umum, meliputi pengetahuan bahasa, matematika, pengetahuan tentang lingkungan fisik, pengetahuan tentang lingkungan sosial dan kultural, dan pengetahuan tentang diri sendiri. Pengetahuan tentang diri sendiri ini adalah yang sangat penting. Bagaimana pun cerdasnya dan terpelajarnya seseorang, kalau dia tidak mengenali dirinya dengan baik, maka ia tidak akan dapat menempatkan dirinya secara tepat dalam lingkungannya.
Masyarakat sebenarnya mendambakan kehadiran suatu generasi baru dalam kehidupan politik kita. Suatu generasi yang lebih santun dan lebih bertanggungjawab dalam segenap tindak-tanduknya. Tanpa intervensi-intervensi dalam pendidikan kita sekarang rasanya sulit kita mempunyai generasi baru itu. Perlu adanya reformasi pendidikan. Reformasi yang akan memberikan kepada generasi baru kemampuan intelektual umum yang cukup, dan yang akan memberikan mereka kemampuan belajar yang cukup tinggi. Reformasi pendidikan ini harus diarahkan ke pembinaan kemampuan intelektual yang akan menjadi dasar dari kemampuan generasi muda untuk mengembangkan budaya politik yang lebih santun daripada budaya politik yang ada saat ini.

Peningkatan kemampuan intelektual kepada generasi baru ini tidak mungkin diberikan melalui kurikulum yang ada di sekolah-sekolah kita saat ini. Harus dilakukan penyusunan kurikulum yang lebih baik. Selain itu para pengajar juga harus dipersiapkan dengan baik pula.